Utang Luar Negeri Indonesia Tembus US$453,4 Miliar, BI Sebut Struktur Masih Sehat
--
INDO OTONITY – Pada artikel berikut ini adalah informasi mengenai utang luar negeri Indonesia terbaru yang tidak boleh ketinggalan. Simak ulasan lengkapnya di bawah ini untuk informasi lebih lengkapnya!
Bank Indonesia (BI) mencatat posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia mencapai US$453,4 miliar pada kuartal II 2026. Nilai tersebut meningkat 4,4 persen secara tahunan atau year on year (yoy), dengan kenaikan terutama berasal dari sektor publik.
Peningkatan ULN terjadi ketika kondisi global kembali menghadapi ketidakpastian. BI menjelaskan pertumbuhan tersebut terutama dipengaruhi kenaikan ULN pemerintah dan bank sentral, sedangkan utang sektor swasta masih mengalami kontraksi meski penurunannya mulai membaik.
Read more: KPK Periksa Bupati PALI Asgianto Sebagai Saksi dalam Kasus Suap Muara Enim
Read more: HEBOH! Aktivis Desak KPK Tetapkan Bupati PALI Asgianto Sebagai Tersangka, Imbas Audit KPK Muara Enim
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut tidak terlepas dari meningkatnya ULN publik.
“Perkembangan tersebut disebabkan oleh peningkatan ULN publik, baik pemerintah maupun bank sentral, di tengah kontraksi pertumbuhan ULN swasta yang lebih rendah,” ujar Ramdan dalam keterangan BI, Selasa (18/8/2026).
Secara khusus, ULN pemerintah pada periode tersebut tercatat US$216,3 miliar atau tumbuh 2,9 persen secara tahunan. Laju pertumbuhan itu lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,8 persen. Salah satu faktor pendorongnya adalah masuknya aliran dana ke Surat Berharga Negara (SBN), yang dinilai menunjukkan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia masih terjaga.
Pemerintah memanfaatkan ULN sebagai salah satu sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penggunaannya diarahkan untuk mendukung berbagai sektor produktif, antara lain kesehatan dan kegiatan sosial, administrasi pemerintahan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi dan pergudangan. Hampir seluruh ULN pemerintah juga memiliki tenor jangka panjang.
